PKn Progresif, Sebuah Memoir

P

Pembaca yang budiman, Pendidikan Kewarganegaraan merupakan salah satu mata pelajaran penting. Sebagai salah satu instrumen pendidikan. Ia tergolong dalam mata pelajaran wajib umum kelompok A. Dalam perkembangannya sendiri pendidikan kewarganegaraan telah mengalami perubahan baik secara legal formal maupun material.

Pendidikan Kewarganegaraan atau PKn secara garis besar memiliki 3 (tiga) istilah, yakni sebagai sebuah mata pelajaran (subject matter), sebagai sebuah program studi (department)  serta sebagai sebuah ceramah akademik (academic discourse).

Secara legal formal, sebagai sebuah mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan telah berganti nama beberapa kali. Mulai dari Civics, PKN, PMP, PPKn, PKn, PMPKn dan sebagainya. Hal tersebut merupakan sebuah hal yang sebenarnya lumrah terjadi sesuai aspirasi pembuat kebijakan. Kejadian yang sama juga ditemui dalam nomenklatur jurusan atau program studi. Seperti yang kita ketahui, berbagai universitas memiliki nomenklatur yang berbeda-beda seperti Hukum dan Kewarganegaraan, Politik dan Kewarganegaraan, PknH, PKn, Civic Hukum dan lain sebagainya. Meski secara nomenklatur berbeda, namun pada hakikatnya jurusan maupun program studi ini memiliki tujuan yang sama. Mencetak guru PKn.

Namun jika kita lihat dari sudut pandang akademik. Secara hakikat sebenarnya tidak memiliki banyak perbedaan. Namun begitu perlu digaris bawahi bahwa Pendidikan Kewarganegaraan secara global memiliki perbedaan sudut pandang seperti Civics, Civic Education & Citizenship Education.

Civics merupakan sebuah mata pelajaran dalam arti sempit, khusus mempelajari kewarganegaraan. Sementara Civic Education merupakan mata pelajaran lintas pembelajaran & administrasi, ia tidak hanya terpaku pada kewarganegaraan saja tetapi juga hal-hal yang memiliki keterkaitan di dalamnya. Sebagai contoh Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) di Indonesia. Ia tidak hanya mempelajari tentang kewaraganegaraan saja tetapi juga berlandaskan Pancasila sebagai dasar negara serta falsafah hidup bangsa yang nilai-nilainya sudah ada sejak dahulu kala. Selain itu, PKn di Indonesia juga terintegrasi dengan materi sejarah, geografi, hukum, politik, sosial budaya dan sebagainya.

Triyanto (2015)

Adapun Citizenship Education merupakan sebuah pendidikan formal, informal & non-formal. Ia merupakan pendidikan kewarganegaraan dalam arti umum dan luas. Penggunaan istilah Civic[s] Education dengan huruf ‘S’ dibelakang kata Civic merupakan istilah yang digunakan para ahli untuk menyebutkan Citizenship Education (Pendidikan untuk warga negara). Di Indonesia, Pendidikan Bela Negara, Ektrakurikuler Pramuka, PKS, Paskibra, UKM Menwa serta Organisasi Kepemudaan seperti Karang Taruna meupakan salah bentuk Citizenship Education. Ia memiliki 3 (tiga) dimensi, yaitu dimensi legal (legal dimension), dimensi sosial (social dimension) dan dimensi politik (political dimension).

Sementara itu Civic terdiri dari dimensi akademik (academic civic), dimensi kurikuler (schooling civic) serta dimensi kemasyarakatan (community civic). Meski demikian ketiga konsep tersebut belum sepenuhnya dapat terimplimentasi secara maksimal. Hal ini dikarenakan PKn di sekolah kini lebih menitik beratkan pembelajaran secara kognitif dan perlahan meninggalkan penanaman nilai-nilai pancasila sebagai nilai-nilai kewarganegaraan. Terlebih dalam pembelajaran lebih banyak di dalam kelas dibandingkan di luar kelas yang disebabkan oleh keterbatasan ruang dan waktu. Selain itu guru PKn utamanya seringkali menjadi sasaran kambing hitam tatkala terjadi kasus amoral yang menimpa peserta didik.

Peran Pendidikan Kewarganegaraan

Para akademisi banyak yang menyepakati bahwa PKn bukanlah sebuah mata pelajaran yang hanya berpijak pada aspek kognitif maupun afektif saja, tetapi juga psikomotor. Ia tidak hanya teoritik saja namun juga sebagai sebuah praktik. Meski secara realita aspek praktik ini kerap kali sulit untuk dikembangkan lebih lanjut. Dalam banyak kejadian, aspek psikomotor dalam PKn hanya melalui penilaian keaktifan peserta didik dalam diskusi maupun menjawab pertanyaan dari guru. Masih minim kreatifitas.

Padahal PKn memiliki peran yang cukup vital, pertama sebagai sebuah program kurikuler yang diharapkan mampu mencetak peserta yang memiliki potensi smart and good citizen. Kemudian sebagai sebuah gerakan sosio-kultural maupun sebagai sebuah program pendidikan politik bangsa. Oleh karena itu, untuk menjawab segala problematika dan tantangan tersebut diperlukan pembaruan secara simultan dan berkelanjutan agar PKn dapat bertumbuh sesuai dengan perkembangan dinamis kehidupan.

Mengapa PKn Progresif ‘?’

PKn Progresif membahas tentang masalah kebangsaan, demokrasi, dan civil society (masyarakat madani) yang dalam implementasinya menerapkan prinsip-prinsip pendidikan dan kemanusiaan. Dalam bidang politik, progresif artinya orang yang mendukung ide-ide baru dan perubahan sosial yang modern. PKn progresif bertujuan menumbuhkan suatu perubahan sosial, meningkat, meluas, berkelanjutan atau bertahap selama periode waktu tertentu baik secara kuantitatif ataupun kualitatif.

Meskipun mendefinisikan tujuan dan metode pendidikan kewarganegaraan di sekolah adalah topik yang sering diperdebatkan, namun bentuk modern PKn merupakan salah satu solusi untuk mengatasi krisis di Indonesia, sejalan dengan 4 pilar pendidikan UNESCO, yaitu: learning to know, learning to do, learning to be, and  learning to live together.

PKn Progresif mengembangkan bentuk alternatif PKn sebagai arah baru pendidikan kewarganegaraan di Indonesia yang terdiri dari 5 bentuk modern kewarganegaraan, yaitu: (1) service learning, (2) action civics, (3) civic education through discussion, (4) school as community, and (5) liberation pedagogy.

Service Learning adalah bentuk umum dari pendidikan kewarganegaraan yang mengintegrasikan pengajaran di kelas dengan pekerjaan dalam masyarakat. Idealnya, para siswa mengambil pengalaman dan pengamatan mereka dari layanan ke dalam pekerjaan akademik mereka, dan menggunakan penelitian dan diskusi akademik mereka untuk menginformasikan layanan mereka.

Membawa siswa ke komunitas lokal maupun mengundang pelaku sejarah dalam pembelajaran dapat menjadi contoh efektif service learning. Selain itu ia juga sejalan dengan teori modal sosial, sebab demokrasi bergantung pada orang-orang yang saling melayani dan mengembangkan kebiasaan dan jejaring kepedulian timbal balik.

Action Civics atau kita dapat menganggapnya sebagai partisipasi yang lebih dalam memberikan layanan, memberikan suara, atau menulis surat pembaca. Selain itu, menghadiri dan berpartisipasi dalam pertemuan politik, mengorganisir dan menjalankan rapat, aksi unjuk rasa atau protes, penggalangan dana, membuat petisi, mengumpulkan tanda tangan untuk suatu tuntutan, mengumpulkan surat suara, melakukan inisiatif, memberikan dukungan, berpartisipasi dalam klub politik, berdiskusi dengan sesama warga negara tentang masalah sosial dan politik yang menjadi pusat kehidupan mereka dan mengejar karier yang memiliki nilai publik. Action civics mengarahkan peserta didik untuk belajar lebih proaktif dalam kehidupan masyarakat melalui perannya sebagai pelajar

Civic Education Through Discussion. Teori demokrasi deliberatif menyatakan bahwa inti dari pendidikan kewarganegaraan adalah belajar untuk berbicara dan mendengarkan orang lain tentang masalah publik. Diskusi adalah aktivitas yang secara kognitif dan etis dapat dipelajari dari pengalaman. Pedagogi yang paling menjanjikan adalah mendiskusikan isu terkini dengan moderator –biasanya guru– dengan beberapa persyaratan untuk persiapan terlebih dahulu.

Debat adalah diskusi kompetitif. Simulasi diskusi berbasis masalah dari perspektif karakter fiksi atau historis. Debat biasanya melibatkan siswa berbicara dengan suara asli mereka sendiri dan berusaha menemukan landasan bersama. Melalui pembelajaran PKn berbasis diskusi diharapkan peserta didik dapat lebih memahami fenomena sosial yang terjadi di masyarakat.

School as Community. John Dewey menyatakan: tidak ada tempat yang lebih baik untuk aksi politik atau demokrasi daripada sekolah itu sendiri, komunitas siswa. Menciptakan budaya demokratis di sekolah tidak hanya memfasilitasi persiapan siswa untuk berpartisipasi secara demokratis dalam sistem politik, tetapi juga menumbuhkan lingkungan demokratis yang membentuk hubungan dengan orang dewasa dan di antara teman-teman yang sudah dilibatkan siswa. Memaksimalkan peran pengurus kelas, ekstrakurikuler serta organisasi siswa di sekolah merupakan salah satu penerapan school as community.

Liberation Pedagogy (Pedagogi Pembebasan). Dalam kritiknya terhadap pedagogi tradisional, Paulo Freire menyebutkan bahwa pendidikan yang berpusat pada guru sebagai “konsep pendidikan bank“. Menurut tesis Freire, siswa diminta untuk menghafal dan mengulang ide, bait, frasa, dan formula tanpa memahami makna atau makna di baliknya. Proses ini “mengubah siswa menjadi ‘wadah,’ untuk ‘diisi’ oleh guru”. Akibatnya, siswa tidak lain adalah objek, tidak lain adalah wadah untuk menerima, mengarsipkan, dan menyimpan simpanan — yaitu, wadah untuk apa yang telah disimpan oleh guru di “bank” mereka.

Seperti Dewey, Freire berpikir bahwa “pengetahuan hanya datang dari penemuan dan penemuan kembali dan penyelidikan abadi di dunia yang merupakan tanda semua manusia bebas. Siswa dengan demikian mendidik para guru juga”.

Freire bekerja untuk petani dewasa yang buta huruf di Amerika Selatan, tetapi karyanya memiliki aplikasi juga untuk sekolah dan anak-anak usia sekolah. Itu menjadi pedagogi untuk semua, dan Freire mencakup para penindas dan yang tertindas.

Berkaca dari Freire, Pkn progresif tidak hanya menitikberatkan siswa tehadap hafalan, namun juga pemahaman makna yang mendalam melalui penemuan-penemuan secara otentik dalam pembelajaran. Sehingga peserta didik tidak hanya menjadi objek atau wadah yang hanya mengikuti secara pasif ilmu yang diisi oleh guru.

Pada akhirnya, PKn Progresif merupakan sebuah konsep pendidikan yang membahas tentang masalah kebangsaan, demokrasi, dan civil society (masyarakat madani) yang dalam implementasinya menerapkan prinsip-prinsip pendidikan dan kemanusiaan. PKn progresif mempersiapkan siswa untuk menjadi warga negara yang baik yang menguasai pengetahuan yang berasal dari konsep dan teori multidisiplin, dan mempraktikkan nilai-nilai, dan menerapkan keterampilan yang mereka butuhkan untuk berpartisipasi.

PKn berkontribusi membangun masa depan yang berkelanjutan. Semoga.

Surakarta, 28 Februari 2020


Note.

Artikel ini penulis resume dari kegiatan Seminar & Rapat Kerja MGMP PPKn dan AP3KnI Provinsi Jawa Tengah serta Prodi PKn S1 & S2 Universitas Sebelas Maret. Dengan tema: “PKn Progresif: Arah Baru Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia Untuk Masa Depan Yang Berkelanjutan”.

About the author

Avatar
Fahmi W. Arifudin

Guru PKn, Freelancer, Football, Reading, Writing & Gaming

Add Comment

Fahmi W. Arifudin

Avatar

Guru PKn, Freelancer, Football, Reading, Writing & Gaming

Media Sosial

Arsip

Kategori

Pos Terbaru

Tag

error: Content is protected !!