impli.site – Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia terdiri dari 2 (dua) tingkatan, yaitu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dalam arti luas pemerintah pusat dilaksanakan oleh setiap lembaga negara yang tugas dan kewenangannya sudah diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta peraturan perundang-undangan yang lainnya. Dalam arti sempit Pemerintahan Pusat dilaksanakan oleh Lembaga eksekutif, yaitu Presiden, Wakil Presiden, Kementerian Negara dan Lembaga Pemerintahan Non-Kementerian.

Sementara itu, Pemerintahan Daerah di Indonesia terdiri atas Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota. Pemerintahan daerah dilaksanakan oleh pemerintah daerah (yang dipimpin oleh Kepala Daerah) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Macam-Macam Kekuasaan Negara

Secara sederhana, kekuasaan diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk memengaruhi orang lain supaya melakukan tindakantindakan yang dikehendaki atau diperintahkannya. Sebagai contoh, Ketika kalian sedang menonton televisi, tiba-tiba orang tua kalian menyuruh untuk belajar, kemudian kalian mematikan televisi tersebut dan masuk ke kamar atau ruang belajar untuk membaca atau menyelesaikan tugas sekolah.

Contoh lain dalam kehidupan di sekolah, kalian datang ke sekolah tidak boleh terlambat, apabila terlambat tentu saja kalian akan mendapatkan teguran dari guru. Di masyarakat, ada ketentuan bahwa setiap tamu yang tinggal di wilayah itu lebih dari 24 jam wajib lapor kepada Ketua RT/RW, artinya setiap tamu yang datang dan tinggal lebih dari 24 jam harus lapor kepada yang berwenang. Contoh-contoh diatas merupakan menggambarkan perwujudan dari kekuasaan yang dimiliki oleh seseorang atau lembaga.

Lalu, apakah negara juga memiliki kekuasaan?

Tentu saja, karena pada dasarnya negara merupakan organisasi kekuasaan. Atau dengan kata lain negara memiliki banyak sekali macam kekuasaan. Lalu apa saja kekuasaan negara itu? Menurut John Locke (29 Agustus 1632-28 Oktober 1704) seorang filsuf dari Inggris mengatakan bahwa secara garis besar kekuasaan negara dapat dibagi menjadi 3 macam yaitu:

Kekuasaan
Legislatif
Kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang
Kekuasaan
Eksekutif
Kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran
terhadap undang- undang.
Kekuasaan
Yudikatif
Kekuasaan untuk melaksanakan hubungan luar negeri

Tabel 1.1 Pembagian Kekuasaan Menurut John Locke

Selain beliau, ada banyak tokoh lain yang berpendapat tentang kekuasaan yang di miliki oleh suatu negara. Salah satunya yaitu kekuasaan negara menurut Montesquieu (18 Januari 1689-10 Februari 1755) seorang pemikir politik Perancis yang hidup di era pencerahan (Age of Enlightenment). Ia juga memisahkan kekuasaan negara kedalam 3 (tiga) jenis yaitu:

Kekuasaan
Legislatif
Kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang
Kekuasaan
Eksekutif
Kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang
Kekuasaan
Yudikatif
Kekuasaan untuk mempertahankan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang

Tabel 1.2 Pembagian Kekuasaan Menurut Montesquieu

Pendapat yang dikemukakan oleh Montesquieu merupakan penyempurnaan dari pendapat John Locke. Kekuasaan federatif oleh Montesquieu dimasukkan ke dalam kekuasaan eksekutif, fungsi mengadili dijadikan kekuasaan yang berdiri sendiri. Ketiga kekuasaan tersebut dilaksanakan oleh lembaga-lembaga yang berbeda yang sifatnya terpisah. Teori Montesquieu ini dinamakan Trias Politica.

Tujuan dari Trias politica ini adalah agar tidak ada pelimpahan kekuasaan terhadap orang yang sama sehingga dapat dihindari penyalahgunaan kekuasaan oleh orang yang berkuasa. Dengan terpisahnya 3 bentuk kekuasaan dalam pemerintahan, diharapkan jalannya pemerintahan negara tidak timpang, terhindar dari korupsi pemerintahan oleh satu lembaga, dan akan memunculkan mekanisme check and balances (saling koreksi, saling mengimbangi).

Sebenarnya masih ada banyak tokoh yang mendefinisikan kekuasaan negara dalam berbagai jenis. Namun pendapat kedua tokoh diatas merupakan teori kekuasaan yang paling banyak dipakai oleh negara-negara di dunia saat ini. Nah, lalu bagaimana dengan pembagian kekuasaan di Indonesia?. Mari kita scroll ke bawah untuk mengetahuinya.

Konsep Pembagian kekuasaan di Indonesia

Dalam sebuah praktik ketatanegaraan sering ditemui terjadi pemusatan kekuasaan pada satu orang saja, terjadi pengelolaan sistem pemerintahan dilakukan secara absolut atau otoriter. Nah, untuk menghindari terjadinya hal tersebut maka perlu adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan agar terjadi kontrol dan keseimbangan di antara lembaga pemegang kekuasaan. Dengan kata lain, kekuasaan legislatif, eksekutif maupun yudikatif tidak dipegang oleh satu orang saja. Kusnardi & Ibrahim (1983:140) menyatakan bahwa istilah pemisahan kekuasaan (separation of power) dan pembagian kekuasaan (divisions of power) adalah istilah berbeda antara satu dan lainnya.

  • Pembagian kekuasaan berarti kekuasaan negara itu terpisah-pisah dalam beberapa bagian, baik mengenai organ maupun fungsinya. Dengan kata lain, lembaga pemegang kekuasaan negara yang meliputi lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif merupakan lembaga yang terpisah satu sama lainnya, berdiri sendiri tanpa memerlukan koordinasi dan kerja sama. Setiap lembaga menjalankan fungsinya masing-masing. Contoh negara yang menganut mekanisme pemisahan kekuasaan adalah Amerika Serikat.
  • Pembagian kekuasaan, kekuasaan negara itu memang dibagi-bagi dalam beberapa bagian (legislatif, eksekutif, dan yudikatif), tetapi tidak dipisahkan. Hal ini membawa konsekuensi bahwa di antara bagian-bagian itu dimungkinkan ada koordinasi atau kerja sama. Mekanisme pembagian ini banyak sekali dilakukan oleh banyak negara di dunia, termasuk Indonesia.

Bagaimana dengan konsep pembagian kekuasaan di Indonesia?

Pembagian kekuasaan di Indonesia diatur sepenuhnya di dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penerapan pembagian kekuasaan di Indonesia terdiri atas dua bagian, yaitu pembagian kekuasaan secara horizontal dan pembagian kekuasaan secara vertikal.

Pembagian Kekuasaan Secara Horisontal

Pembagian kekuasaan secara horizontal adalah pembagian kekuasaan menurut fungsi lembaga-lembaga tertentu (legislatif, eksekutif, dan yudikatif). Berdasarkan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, secara horisontal pembagian kekuasaan negara dilakukan pada tingkatan pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah.

Pembagian kekuasaan pada tingkatan pemerintahan pusat berlangsung antara Lembaga-lembaga negara yang sederajat. Pembagian kekuasaan pada tingkat pemerintahan pusat mengalami pergeseran setelah terjadinya perubahan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pergeseran yang dimaksud adalah pergeseran klasifikasi kekuasaan negara yang umumnya terdiri atas tiga jenis kekuasaan (legislatif, eksekutif, dan yudikatif) menjadi enam kekuasaan negara, yaitu:

Kekuasaan Konstitutif Kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan UUD. Kekuasaan ini dijalankan oleh MPR sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “MPR berwenang mengubah dan menetapkan UUD”.
Kekuasaan Eksekutif Kekuasaan untuk menjalankan UU dan penyelenggaraan pemerintahan negara. Kekuasaan ini dipegang oleh Presiden tercantum dalam Pasal 4 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD”.
Kekuasaan Legislatif Kekuasaan untuk membentuk UU. Kekuasaan ini dipegang oleh DPR sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 20 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “DPR memegang kekuasaan membentuk UU”.
Kekuasaan Yudikatif atau kekuasaan Kehakiman Kekuasaan untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan ini dipegang oleh MA dan MK sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 24 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah MA dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.”
Kekuasaan Eksaminatif/Inspektif Kekuasaan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara. Kekuasaan ini dijalankan oleh BPK sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 23 E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri.”
Kekuasaan Moneter Kekuasaan untuk menetapkan & melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta memelihara kestabilan nilai rupiah. Kekuasaan ini dijalankan oleh BI selaku bank sentral di Indonesia sesuai Pasal 23 D UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan indepedensinya diatur dalam undang- undang.”

Sementara, pembagian kekuasaan secara horisontal pada tingkatan pemerintahan daerah berlangsung antara lembaga-lembaga daerah yang sederajat, yaitu antara Pemerintah Daerah (Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Pada tingkat provinsi, pembagian kekuasaan berlangsung antara Pemerintah provinsi (Gubernur/Wakil Gubernur) dan DPRD provinsi. Sedangkan pada tingkat kabupaten/kota, pembagian. kekuasaan berlangsung antara Pemerintah Kabupaten/Kota (Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/Wakil Walikota) dan DPRD kabupaten/kota.

Pembagian Secara Vertikal

Pembagian kekuasaan secara vertikal merupakan pembagian kekuasaan berdasarkan tingkatannya, yaitu pembagian kekuasaan antara beberapa tingkatan pemerintahan. Pasal 18 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa NKRI dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.

Berdasarkan ketentuan tersebut, pembagian kekuasaan secara vertikal di negara Indonesia berlangsung antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah (pemerintahan provinsi dan pemerintahan kabupaten/kota). Pada pemerintahan daerah berlangsung pula pembagian kekuasaan secara vertikal yang ditentukan oleh pemerintahan pusat. Hubungan antara pemerintahan provinsi dan pemerintahan kabupaten/kota terjalin dengan koordinasi, pembinaan dan pengawasan oleh pemerintahan pusat dalam bidang administrasi dan kewilayahan.

Pembagian kekuasaan secara vertikal muncul sebagai konsekuensi dari diterapkannya asas desentralisasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan asas tersebut, pemerintah pusat menyerahkan wewenang pemerintahan kepada pemerintah daerah otonom (provinsi dan kabupaten/kota) untuk mengurus dan mengatur sendiri urusan pemerintahan di daerahnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, yaitu kewenangan yang berkaitan dengan politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, agama, moneter dan fiskal.

Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 18 ayat (5) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat.

 

Pemalang, 25 Juni 2020 di masa awal pelonggaran PSBB


Referensi

 

Nuryadi & Tolib. 2017. Buku Siswa: Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan: SMA/MA/SMK/MAK. Jakarta. Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Balitbang, Kemendikbud.

Rumata, Nini Apriani. 2010. Trias Politica. Website: http://euforia-arisam.blogspot.com/2010/08/trias-politica.html diakses Tanggal 17 Juni 2020, Pukul 16.27 WIB.

error: No Copy Paste !